Applause Meriah di Yale University Bagi Para Pejuang Frekuensi Indonesia

Di hari minggu pagi 23 April 2006, saya memperoleh bagian untuk berbicara di planery session conference Access to Knowledge yang di selenggarakan oleh Yale Law School di Yale University Amerika Serikat. Konference ini fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan berbagai isu yang berkaitan dengan akses kepada pengetahuan bagi bangsa-bangsa di dunia yang di hadiri oleh peserta lebih dari 40 negara di dunia.

Sebetulnya topik yang di ajukan kepada saya adalah limitasi bagi access to knowledge, yang sebetulnya cukup sederhana di Indonesia, seperti, bahasa inggris, mahalnya infrastruktur, rakyat yang tidak kaya, dan peraturan yang terlalu ketat di tambah korupsi.

Tentu tidak akan menarik jika hanya membicarakan keterbatasan, oleh karena itu saya mengubah sedikit topik saya menjadi lebih fokus pada pengalaman mengatasi keterbatasan tersebut yang tentunya berbasis pada pengalaman di lapangan selama 12+ tahun perjuangan bahu membahu dengan bangsa Indonesia untuk memperoleh akses Internet yang murah, sambil mencuri frekuensi di 2.4GHz, 5.8GHz, melakukan VoIP dll. Perjuangan panjang yang memakan waktu lama, mengedukasi bangsa, mengajak anak-anak muda di Indonesia menulis buku, share knowledge, membangun berbagai komunitas di mailing list. Gilanya, semua harus di lakukan secara swadaya masyarakat tanpa utangan Bank Dunia, IMF dan tanpa dukungan pemerintah bahkan di bawah sergapan polisi. Tapi semua akhirnya membuahkan hasil dengan bebasnya frekuensi 2.4GHz di Indonesia sejak bulan January 2005 yang lalu.

Penyebaran pengetahuan menjadi kunci dalam proses perjuangan sayangnya sebagian besar pengetahuan yang ada dalam bahasa inggris. Seni mengkonversikan pengetahuan berbahasa Inggris menjadi buku-buku dan artikel dalam bahasa Indonesia secara swadaya masyarakat dengan cara mengajak anak-anak muda Indonesia menjadi penulis buku IT ternyata sangat unik tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh banyak negara di dunia.

Pendekatan rebelius untuk mengatasi limitasi akses ke pengetahuan tidak pernah terpikirkan oleh para peneliti, birokat, pakar yang sangat berbudaya yang hadir di konferensi tersebut.

Yang amat sangat mengagetkan dan tidak pernah saya rasakan sebelumnya selama umur hidup saya memberikan ceramah di berbagai tempat di dunia,keynote speech saya yang cukup rebelious mendapat sambutan yang amat sangat luar biasa. Tidak ada pembicara lain yang memperoleh sambutan sedemikian tinggi di Access to Knowledge Conference di Yale University.

Jian Yan Wang, dari Orbicom di Montreal Canada ternyata cukup iseng, katanya peserta sampai sekitar tiga (3) menit tidak berhenti bertepuk tangan untuk saya. Alhamdullillah, perjuangan yang selama ini dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk membangun sendiri & swadaya masyarakat Internet murah dengan cara-cara tidak legal mendapat sambutan yang amat sangat luar biasa di forum yang sangat prestigius di Yale University di Amerika Serikat.

Setelah saya turun dari podium amat sangat banyak sekali Professor dari banyak kampus di Amerika, Afrika, Eropa menyalami saya dan mengatakan "Yours is very inspirasional". Sampai-sampai beberapa rekan seperti Sarah Kerr dari BellaNet Canada menyebutnya sebagai ceramah terbaik di Conference Access to Knowledge di Yale Law School.

Yah, bagi mereka yang lebih banyak bergelut dengan teori, berargumentasi di kampus, tidak pernah terjun kelapangan memang akan tidak pernah terfikir berbagai trik, akal-akalan, dan kenikmatan yang akan di peroleh jika kita dapat secara nyata membangun masyarakat tanpa utangan Bank Dunia, IMF maupun bantuan pemerintah.

Akibatnya, saya langsung mendapatkan banyak tawaran untuk berangkat lagi ke berbagai negara untuk memberikan ceramah inspirasi ke Jerman (Berlin), Ghana, Belanda dll. rata-rata akan di adakan sekitar bulan Juni-September 2006 ini.

Beberapa yang mengundang saya antara lain adalah,
- Director General, Ghana-India Kofi Annan Centre of Excellence in ICT di Ghana
- International Institute for Communication and Development. Merupakan network NGO yang membangun wireless network dimana-mana.
- iRights (Urheberrechti In Der Digital Welt) dari Berlin
- BellaNet, terutama untuk berpartisipasi di event mereka di Asia Common yang akan melibatkan banyak rekan-rekan dari Asia.

Akhirnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan do'a yang diberikan rekan-rekan pejuang Internet di Indonesia selama ini.

Saya pribadi semakin yakin bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang bodoh, apa yang kita bangun bersama oleh para pejuang IT Indonesia ternyata membuahkan contoh nyata yang luar biasa bagi banyak bangsa lain di dunia. Tidak ada bangsa yang di dunia yang mampu membangun Internet murah seperti Indonesia. Mereka banyak ingin mencontoh apa yang kita lakukan di Indonesia.

Semoga para birokrat, politikus dan mereka yang menamakan dirinya pemimpin bangsa ini menyadari kemampuan anak bangsa. Walaupun kenyataannya kiprah anak bangsa tidak tergantung sama sekali pada para birokrat maupun politikus.

Onno @ Yale University
23 April 2006

p.s: Onno putra sulung Bpk Hasan Poerbo (alm)

Hidup dari sampah, belajar dari Prof Hasan Poerbo

ditulis oleh :
Emil Salim
Mantan Mentri Kependudukan dan Lingkungan Hidup
Harian Kompas, 23 Juni 2005


Tenggorokan terasa masih tersumbat bila terkenang masyarakat Leuwigajah dan Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, meninggal akibat longsoran tumpukan sampah hasil penimbunan terbuka (open dumping).

Ingatan melayang ke 1980-an, saat Imelda Marcos, Mentri Lingkungan Hidup merangkap Gubernur Metropolitan Manila, dikecam keras karena membiarkan sampah menumpuk melalui sistem "penimbunan terbuka", lalu longsor memakan ribuan jiwa penduduk miskin.

***

Bencana Manila menjadi peringatan bagi pemerintah kota untuk menghapus sistem penimbunan terbuka. Untuk mengganti penimbunan, Prof Hasan Poerbo, Pemimpin Pusat Studi Lingkungan Hidup Institut Teknologi Bandung (PSLH ITB), mengembangkan gagasan "mendaur ulang sampah berbasis masyarakat".

Setiap kota besar pasti menghasilkan sampah dan memiliki pemulung miskin yang menggantungkan nafkahnya pada usaha mendaur ulang sampah. Hasan Poerbo, pencinta lingkungan, berempati pada rakyat miskin. Karena itu, lahir gagasan memadukan pengelolaan sampah dan melibatkan pemulung guna meningkatkan pendapatan mereka dalam konsep "hidup dari sampah".

Prinsip pertama konsep ini adalah memberdayakan pemulung sebagai ujung tombak usaha daur ulang sampah untuk dijual ke pelapak yang memilah sampah menurut kegunaannya. Sampah terpilah dijual ke bandar yang mengolahnya menjadi biji pelet sebagai bahan baku pembuatan alat rumah tangga dan mainan anak2.
Pada tahun 1980-an, Pasar Rumput menjadi outlet barang-barang plastik buatan industri rumah kawasan Manggarai dari bahan baku plastik asal sampah. Piring, gelas, botol kecap, dan tempat sambal di warung dan penjual makanan kereta dorong banyak terbuat dari bahan baku plastik asal daur ulang sampah.
Ketika memberdayakan para pemulung mengelola sampah, terungkap kesulitan hubungan pemulung dengan penguasa dan pejabat lokal. Banyak pemulung tidak memiliki "kartu tanda penduduk (KTP)" sehingga dianggap bukan penduduk sah dan perlu diusir ke luar kota oleh aparat pemerintah kota dan polisi. Tanpa KTP mereka menjadi non-person, tanpa hak legal untuk memiliki tempat hunian sah bebas dari penggusuran. Sebagai non-person mereka juga tidak bisa menikah secara resmi di kantor agama.Menyadari hal ini, Hasan Poerbo dkk. PSLH ITB membangun tempat hunian dengan lingkungan bersih sebagai domisili pemulung di Kampung Jati Dua, Kotamadya Bandung. Dengan alamat yang menetap diurus KTP pemulung. Dengan kartu ini, resmilah mereka menjadi warga Kota Bandung dan terbuka kemungkinan mengurus perkawinan resmi mereka. Sebanyak 100 pasang menikah secara bersamaan di hadapan penghulu kantor agama disaksikan Menteri Lingkungan Hidup, Walikota Bandung, dan Rektor ITB dalam acara yang murah meriah.Hubungan antara pemulung dan PSLH terjalin erat dalam kerjasama efektif menanggulangi sampah kotamadya Bandung. Walikota Bandung Ateng Wahyudi mendukung sepenuhnya usaha ini sehingga Bandung berhasil meraih Adipura Kota Terbersih di tahun 1980-an.

Prinsip kedua, menanggulangi sampah selagi volumenya masih kecil di tingkat RT/RW atau kelurahan. Sampah, seperti api, selagi volumenya kecil, lebih mudah dikelola ketimbang menjadi besar sulit dikendalikan dan membawa bencana. Sampah terdiri dari bahan organis yang bisa diolah menjadi pupuk kompos dan bahan anorganis yang bisa didaur ulang para pemulung. Pengelolaan sampah lebih mudah saat volumenya masih kecil.

Ini membawa kita pada prinsip ketiga menanggulangi sampah dengan pendekatan "dari bawah" dalam merencanakan, melaksanakan, kontrol, dan evaluasi dengan semangat partisipatif merangsang masyarakat berperan serta secara aktif.

Adalah rumah tangga sendiri yang menghasilkan sampah dan kelak menderita jika sampah menumpuk busuk dan mengganggu kesehatan warga. Tetapi lebih dari ini, sampah bisa jadi uang bila dikelola dengan baik.

Prinsip keempat, memberi penghargaan dan pengakuan atas jerih payah anggota masyarakat yang terbukti berhasil mengelola sampah. Dinas-dinas pemerintahan tidak perlu mengerjakan pengelolaan sampah sendiri atau "memproyekkannya" pada swasta atas dasar komersial murni tanpa lebih dulu menjajaki kesediaan masyarakat untuk mengelolanya bersama swasta dan pemerintah. Tugas birokrat seyogianya menggunakan retribusi sampah untuk menciptakan iklim agar penanggulangan sampah menjadi gerakan masyarakat dengan kesadaran. Tunbuhnya kesadaran inilan yang sepatutnya pemerintah rangsang, kembangkan dan hargai.

Prinsip kelima mengembangkan sanitary landfill, menimbun sampah di tanah yang berlekuk untuk ditutup dengan lapisan tanah. Ini dilakukan secara berulang dan membentuk "kue lapis" terdiri atas penimbunan sampah yang ditutup tanah. Tanah yang semula berlekuk menjadi rata oleh sanitary landfill shg harganya naik berlipat kali krn bisa dipakai untuk berbagai keperluan, seperti olahraga dan taman hijau. Pengelolaan sampah pun tumbuh menjadi "sentra keuntungan". Yang penting harus dijaga agar sampah tidak merusak lingkungan, merembes dan mencemari air tanah.

***

Sebuah film dokumenter berjudul Hidup dari sampah telah merekam usaha pengelolaan sampah oleh PSLH ITB. Pada tahun 1980-an, pola pendekatan pengelolaan sampah serupa itu berkembang di berbagai kota. Maka tercatat Linus Simanjuntak, Direktur Kebun Binatang Ragunan, berhasil menerapkan pola PSLH ITB mengelola sampah menjadi pupuk kompos di kebun binatangnya. Leuwigajah menjadi proyek percontohan Kabupaten Bandung untuk pembuatan pupuk kompos dari sampah dan pengembangan sanitary landfill.

Proyek percontohan serupa juga dikembangkan di Surabaya, yang merebut Adipura Kota Terbersih. Central Policy and Implementation Studies Jakarta, dipimpin pelaksana proyek Darwina (kini mempimpin Yayasan Pembangunan Berkelanjutan) mengembangkan pengelolaan sampah untuk Bumi Serpong. Yayasan Dian Desa Yogjakarta dipimpin Anton Soedjarwo mengembangkan proyek pengomposan sampah untuk Kabupaten Bantul.

Dalam melaksanakan program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), di bawah pimpinan Ibu Munadi dan Ibu Soepardjo Roestam, melibatkan ibu-ibu di RT,RW, dan kelurahan di seluruh Tanah Air ikut mengelola kebersihan lingkungan.Salah satu ibu yang menonjol adalah Ibu Harini, pemimpin PKK RW Banjarsari, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, dan pemimpin posyandu, yang melatih dan mendorong mahasiswa dan anggota berbagai kelompok masyarakat madani aktif mengelola sampah berbasis masyarakat. Ibu Harini juga memelopori pengembangan "tanaman obat keluarga" di halaman rumah kawasan RW Banjarsari.

Gubernur Jambi Sofwan Maskun saat lalu juga aktif mendorong kebersihan kota dan daerah Jambi. Tiap rumah dan pengusaha bertanggungjawab memelihara kebersihan emperan rumah atau bangunan masing-masing. Penduduk Ubud, Bali, lebih maju dengan mengolah limbah menjadi bio gas energi untuk memasakdan penerangan rumah.

Masih banyak contoh yang bisa dikutip untuk menunjukkan kesediaan masyarakat aktif berperan serta mengelola sampah, memelihara keasrian lingkungan hidup. Penting menjadikan program pengelolaan sampah dengan 5 prinsip suatu gerakan masyarakat. Prinsip-prinsip ini bisa diperluas dengan mengelola dengan mengelola limbah sanitasi jamban keluarga.

Namun perlu diingat, tiap usaha lingkungan merupakan perjuangan jangka panjang yang memerlukan mentalitas pelari maraton, tahan napas, dan tidak bosanan untuk waktu lama. Sasaran jangka panjang harus tetap dipegang dan program jangan senantiasa ganti haluan dengan perubahan pimpinan. Maintenance of objective adalah pegangan menajemen utama.Dalam memperjuangkan sasaran lingkungan, penting memberi inspirasi pada konstituen pendukung gerakan ini. Dalam memimpin gerakan lingkungan, apalagi di bidang 'kotor' seperti pengelolaan sampah, usaha ini tidak cukup dilaksanakan dengan rasio tetapi harus diikuti komitmen.

Profesor Hasan Poerbo telah tiada. Namun, semangat beliau menanggulangi sampah dan kemiskinan tetap menyala tinggi di balik cita-cita luhur "hidup dari sampah", membangun kegunaan dari barang terbuang.

Mengenang Prof Ir Hasan Poerbo, MCD

"Pengelompokan industri pariwisata, hampir selalu disertai kesulitan dalam hal pengendalian pembangunan. Dan pada akhirnya, justru menurunkan kualitas objek wisata dan lingkungannya," tandas Prof.Ir. Hasan Poerbo,MCD., memberikan 'peringatan' akan kemungkinan bahaya penumpukan kegiatan wisata, dalam suatu diskusi, di Bandung, lebih 10 tahun lalu.

Pakar arsitektur yang concern terhadap industri pariwisata nasional, ketika itu, September 1988, mengatakan, "Secara kuantitatif pembangunan fisik sepanjang jalur Bogor-Puncak-Cianjur, Pangandaran, Kuta, Sanur dan pusat wisata lain menunjukkan kemajuan pesat." Namun, tukas Prof.Hasan Poerbo, intensnya kegiatan fisik juga diikuti penurunan kualitas lingkungan, kuantitatif maupun kualitatif.
Kendala yang dianggapnya bakal menonjol, adalah kesulitan mengendalikan tataruang, terdesaknya kepentingan umum oleh kepentingan perorangan dan kelemahan mekanisme untuk menyelesaikan kelompok kepentingan yang saling bertentangan.

Apa yang sejak lama dirisaukan Hasan Poerbo terbukti menjadi kenyataan. Bahkan, hingga akhir hayatnya dan entah sampai kapan. Guru besar arsitektur kelahiran Salam, Magelang, Jawa Tengah itu meninggal dalam usia 73 tahun pada 30 September 1999 lalu di Bandung, setelah beberapa hari sempat dirawat di rumah sakit. Almarhum- meninggalkan seorang istri dan 4 putra-putri serta beberapa cucu-menorehkan kenangan dan semangat, tidak saja kepada civitas akademika jurusan arsitektur di sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta terkemuka, namun juga organisasi profesi, seperti Ikatan Arsitek Indonesia [IAI], semangat dan kegigihan Hasan Poerbo, terlihat tatkala musyawarah daerah IAI Jawa Barat di salah satu hotel berbintang di pusat kota Bandung beberapa bulan silam. Konstruksi memergoki sesepuh IAI itu menyempatkan diri melihat suasana musda, kendati dalam kondisi fisik lemah dan harus menggunakan kereta dorong. Untuk berbicara dengan peserta musda saja, Hasan Poerbo terpaksa menggunakan 'perantara'," yakni sang istri Ny.Partini, lantaran suaranya yang makin melemah.

Banjir yang senantiasa menggenangi Jakarta hampir setiap tahun, akibat pembangunan yang jor-joran dan nyaris tak terkendali sepanjang koridor Bopuncur alias Bogor, Puncak dan Cianjur hingga kini, merupakan salah satu masalah terkonsentrasinya kegiatan pembangunan di kawasan wisata berhawa sejuk itu.

Sejumlah persoalan lain, mungkin bakal timbul, seperti krisis air, isu sosial sehubungan makin terpinggirnya masyarakat setempat dan lain-lain, yang sesungguhnya sudah sejak lama didengungkan Hasan Poerbo.

Menurutnya, interpretasi arsitektur terhadap masalah kepariwisataan, juga masih perlu dijabarkan lebih menyeluruh. Ditegaskan, arsitektur bukan semata mendesain bangunan per bangunan, tetapi menyangkut konsep lingkungan menyeluruh, termasuk pengembangan masyarakat dan kelembagaan. Sehingga, masyarakat setempat dimungkinkan memiliki kemampuan dalam pemecahan masalah dan dampak pembangunan secara lebih baik.

Diakui Hasan Poerbo, 'konsep ideal' itu bukanlah pekerjaan mudah, karena agak berbeda dengan apa yang dipelajari di sekolah arsitektur. Di sisi lain, masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu, terlalu sulit menjangkau jasa arsitek, untuk membantunya mewujudkan bangunan miliknya.
Dalam kondisi demikian, arsitek dapat berperan sebagai motivator dan katalisator, untuk selanjutnya melibatkan masyarakat secara total mengembangkan kemampuan masyarakat sendiri. Yakni, dengan mengorganisir diri sedemikian, dalam mengelola sumber daya setempat.

Tak bisa masuk

Menyinggung kondisi daerah wisata, yang kemudian menjadi 'berantakan' katanya, sebagian juga disebabkan tidak atau belum tersedianya infrastruktur sosial dan ekonomi, yang memungkinkan arsitek bisa masuk. Ia memberi contoh Tangkuban Perahu, obyek wisata pegunungan di Utara Bandung, yang menurutnya akan lebih baik secara arsitektural, jika sejak awal arsitek dilibatkan dalam perencanaan bentuk warung pagar, tempat menikmati pemandangan, papan penunjuk dan lain-lain.
"Namun, yang menjadi masalah, seolah ada suatu citra : Jika arsitek masuk, kemudian akan menjadi mahal. Di samping itu, siapa yang akan memberikan fee arsitek?", kata Hasan Poerbo seolah menjawab 'pertanyaan' sendiri.

Ia menjelaskan, soal fee arsitek sebenarnya bisa saja diupayakan lewat lembaga pengembangan swadaya masyarakat, yang antara lain didapat dari bantuan luar negeri. "Cobalah melihat kemungkinan mendapatkan bantuan dari luar negeri, melalui lembaga profesional, membantu masyarakat mampu mengembangkan diri,"saran Hasan Poerbo suatu ketika dalam perbincangan dengan Konstruksi.

Ia juga menekankan, seorang arsitek tidak bisa tidak, harus memiliki kepekaan. Tanpa kepekaan, pemecahan yang dihasilkan akan tidak memiliki vitalitas. Dan kepekaan bisa diperoleh manakala si arsitek sudah memiliki kematangan dan kecintaan terhadap apa yang digelutinya. Bagi orang yang bekerja dengan dedikasi, kata Hasan Poerbo, soal imbalan bukanlah suatu harga mati, bahkan jika harus merugi sekalipun. Dedikasi seorang arsitek, katanya, merupakan kebanggaan, karena ia telah memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus membuka kunci keatifitasnya.
"Ia [arsitek] adalah orang yang menarik garis, apakah suatu proyek ada kaitannya dengan masyarakat setempat atau tidak,"tandas Hasan Poerbo memberi gambaran, seraya menambahkan, jika arsitek menentukan dalam spesifikasi suatu proyek menggunakan lebih banyak material impor, sumbangan masyarakat sekitar dalam proyek pembangunan, otomatis akan mengecil. Karenanya, demikian master regional and country planning dari University of Liverpool [Inggris], masyarakat setempat hendaknya bukan saja dilibatkan hanya sebagai tukang, namun perlu dimanfaatkan potensinya sebagai pengrajin, manajer dan posisi lain. Tentunya, yang memungkinkan baginya untuk mengembangkan diri.
Termasuk, bagaimana arsitek dapat memerankan diri sebagai tenaga profesional yang diterima masyarakat sebagai penasihatnya, sehingga keahliannya menjadi efektif bagi masyarakat banyak.

Perencanaan partisipatif

Pergelutan yang intensif terhadap masalah kemasyarakatan, membuatnya memiliki visi sendiri mengenai permasalahan para arsitek Indonesia, yakni bagaimana membuat dirinya sendiri menjadi efektif dalam pelayanan sosial. "Selama ini, arsitek dididik dan berpraktek dalam suatu sistem sedemikian rupa,sehingga hanya efektif jika ada pemberi tugas, dan menempatkan dirinya sentral dalam proses perencanaan maupun pembangunan,"ujar Hasan Poerbo suatu saat.

Seolah sejalan dengan gelar yang disandangnya, master of civic design, Hasan Poerbo sangat tertarik dengan hal-hal bagaimana agar seorang arsitek bisa melibatkan masyarakat dalam pembangunan perumahan dan wilayah melalui proses perencanaan partisipatif [partisipatif planning and design]. Seorang arsitek profesional, katanya, seyogyianya memiliki kemampuan dalam mendampingi masyarakat, sehingga bisa berkembang menjadi suatu client-system.

Melalui hubungan sistem nasabah, arsitek dimungkinkan memberikan pelayanan profesional secara lebih efektif, tatkala melibatkan diri dalam pemecahan masalah pembangunan.
Mantan Ketua Pusat Studi Lingkungan Hidup [PSLH] ITB itu lebih lanjut menuturkan, sistem tsb pernah diterpakan beberapa arsitek, lalu 'menghubungkan' masyarakat yang sudah menjadi client-system dengan bank. Alhasil, si nasabah arsitek bisa melakukan inventasi besar-besaran.
Salah seorang sarjana arsitektur angkatan pertama di Indonesia, menjelaskan konsep client-system, yang menurutnya tak begitu rumit. Intinya, kata Hasan Poerbo, adalah bagaimana membina masyarakat untuk mengembangkan diri, dalam wujud asosiasi atau koperasi yang berbadan hukum. Selanjutnya masyarakat didampingi untuk memperoleh tanah atau kredit dari bank. Sistem serupa, menurutnya, sudah sejak lama diterapkan di negara maju, seperti Amerika Serikat.

Kepedulian Hasan Poerbo terhadap lingkungan hidup masyarakat marginal, ditunjukkan antara lain dalam penanggulangan masalah sampah dengan sistem daur ulang. Metode daur ulang yang dimotori PSLH dan sudah diterapkan di Bandung, ternyata cukup berhasil, dimana lembaga dipimpinnya langsung terjun sebagai pendamping pemungut sampah.

Kegiatan lain yang sempat dilakukan, adalah melakukan pengkajian mengenai pembangunan desa terpadu di Ciamis, Jawa Barat, bertumpu kepada kemampuan swadaya masyarakat [community-based development]. Jika sebelumnya pembangunan hanya melulu melihat masalah pertanahan, PSLH kala itu, sudah menyentuh soal pemukiman, seperti perbaikan kampung dan rumah. Dan konsep tersebut terbukti dapat diwujudkan tanpa memerlukan banyak biaya, yang juga bersumber dari swadaya masyarakat.
Sekilas mengenang kegigihan almarhum Hasan Poerbo membela kepentingan masyarakat, merupakan teladan bagi generasi sekarang dan mendatang.

Alexander Purba
Majalah Konstruksi Oktober-Nopember 1999

Riwayat Hidup Bapak Hasan Poerbo

Nama : Prof. Ir. Hasan Poerbo, MCD
Tanggal lahir : 21 Juli1926
Tempat lahir : Salam, Jawa Tengah
Wafat : Bandung, 30 September 1999
Menikah : Jakarta, 2 Desember 1961
Nama istri : Partini
Nama anak : Onno Widodo, Heru Wibowo, Lita Widayanti, Benyamin Wirawan
Alamat rumah : Jl. Sangkuriang 42 Bandung

Riwayat Pendidikan
1. H.I.S. – Negeri – 1940 Karanganyar (Jateng)
2. MULO – Negeri – 1942 Magelang
3. SMP – Negeri – 1944 Jogyakarta
4. SMA – Negeri – 1948 Jogyakarta
5. Sarjana Teknik Asitektur – 1951-1958 ITB
6. Master of Civic Design – 1961 University of Liverpool, Inggris

Riwayat Pekerjaan
- Kepangkatan
1. Asisten Ahli golongan F/I-II : 1958
2. Lektor Muda golongan F/III : 1959
3. Lektor golongan F/IV : 1961
4. Lektor Kepala golongan F/V : 1968
5. Pembina Utama Muda golongan IV/c : 1973
6. Pembina Utama Madya golongan IV/d : 1980
7. Pembina Utama/Guru Besar gol. IV/e : 1985

- Jabatan
1. Dekan Departemen Perencanaan dan Seni Rupa ITB 1964 – 1965
2. Ketua Biro Pembangunan ITB 1966 – 1968
3. Ketua Bagian Arsitektur ITB 1969 – 1971
4. Ketua Jurusan Arsitektur ITB 1971 – 1973

Keanggotaan dalam Organisasi Profesi
- Tingkat Nasional
1. Anggota Persatuan Insinyur Indonesia
2. Anggota Majelis Ikatan Arsitek Indonesia
3. Anggota Komita Reformasi Pendidikan Nasional 1979 – 1990 (?)
4. Direktur Pusat Penelitian Lingkungan Hidup ITB 1979 – 1991
5. Anggota Dewan Riset Nasional 1985 – 1991
6. Penasehat Menteri Perumahan Rakyat

- Tingkat Internasional
1. East West Center Senior Fellow, Low Cost Housing – 1974
2. UNEP Executive Manager, Integrated Approach for Slum and Marginal Setllement Development in Bandung and Surabaya 1976 – 1980.


Publikasi (hanya beberapa)

Bersama Albert GH Dietz: „Industrialized Housing in Indonesia“ Industrialization Forum Vol. 6, No. 2, 1975

Bersama Ir. Sardjono, Ir. S. Dipokusumo. Some problems and prospects of low cost housing development in Indonesia. Department of Public Works, 1973

Bersama James J. Tarrant dan Gatoet Poerwady. „The Transfer and Development of Fuel Efficient Stoves in a Rural Upland Village.“ Paper prepared for the Rural Energy Studies Planning Workshop 1985 Bangkok.

Bersama Peter JM Nas. Development Planning and Action Research: Towards a New Development Strategy. PPLH-ITB 1982.
„Action Reseach in Integrated Rural Environmental Development in Ciamis, West Java and its experience.“ Discussion Paper for a Workshop of the West Java Regional Planning Board and Rawoo (the Netherlands) PPLH-ITB 1983.

Bersama R.E.Soeriaatmadja, James J. Tarrant dan Fred H. Hubbard. Professional Development in Enviornmental Management: a fourteen-day training course for mid level official. PPLH-ITB 1982.

Bersama Albert Kartahardja. „Mass Housing in Indonesia: In search for new solutions“ in Low Cost Housing Technology, and East-West Perspective, Pergamon Press 1979 (L.J.Goodman et.al. editors).

Bersama Daniel T. Sicular, Vonny Supardi. „An Approach to Development of the Informal Sector: the case of garbage collectors in Bandung.“ PRISMA, English Edition, No. 32, June 1986
The Indonesian Rural Women‘s Work and Energy Project Team, „Rural Women and Social Structures in Change: A case study of women‘s work and energy in West Java, Indonesia“. International Labour Office, Geneve, February 1986.